Sejarah Aceh Besar

                        

Pada waktu Aceh masih sebagai

sebuah kerajaan, yang dimaksud

dengan Aceh atau Kerajaan Aceh

adalah wilayah yang sekarang dikenal

dengan nama Kabupaten Aceh Besar

ditambah dengan beberapa kenegerian/

daerah yang telah menjadi bagian dari

Kabupaten Pidie . Selain itu, juga

termasuk Pulau Weh (sekarang telah

menjadi pemerintah kota Sabang),

sebagian wilayah pemerintah kota

Banda Aceh , dan beberapa kenegerian/

daerah dari wilayah Kabupaten Aceh

Barat . Aceh Besar dalam istilah Aceh

disebut Aceh Rayeuk . Penyebutan

Aceh Rayeuk sebagai Aceh yang

sebenarnya karena daerah inilah yang

pada mulanya menjadi inti Kerajaan

Aceh dan juga karena di situlah terletak

ibukota kerjaaan yang bernama Bandar

Aceh atau Bandar Aceh Darussalam.

Untuk nama Aceh Rayeuk ada juga

yang menamakan dengan sebutan Aceh

Lhee Sagoe ( Aceh Tiga Sagi ). [3]

Saat ini Aceh Besar merupakan sebuah

kabupaten yang terdapat di dalam

wilayah Provinsi Nanggroe Aceh

Darussalam, dengan ibukotanya Kota

Jantho . Namun, di Kota Jantho hanya

terdapat kompleks perumahan dan

kantor-kantor pemerintahan, tidak ada

losmen ataupun hotel. Kota Jantho

dihubungkan dengan labi-labi dengan

jarak 60 km dari Banda Aceh, 28 km

menuju Saree, dan 12 km menuju jalan

utama Banda Aceh - Medan. Kira-kira

12 km dari Kota Jantho ini terdapat air

terjun. [3]

sejarah aceh besar.

Sebelum dikeluarkannya Undang-

Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956,

Kabupaten Aceh Besar merupakan

daerah yang terdiri dari tiga kawedanan,

yaitu:

1. Kawedanan Seulimum

2. Kawedanan Lhoknga

3. Kawedanan Sabang

Akhirnya dengan perjuangan yang

panjang Kabupaten Aceh besar

disahkan menjadi daerah otonom

melalui Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1956 dengan ibu kotanya pada

waktu itu adalah Banda Aceh dan juga

merupakan wilayah hukum Kotamadya

Banda Aceh .

Sehubungan dengan tuntutan dan

perkembangan daerah yang semakin

maju dan berwawasan luas, Kota Banda

Aceh sebagai ibu kota dianggap kurang

efisien lagi, baik untuk masa kini

maupun untuk masa yang akan datang.

Usaha pemindahan ibu kota tersebut

dari Kota Banda Aceh mulai dirintis

sejak tahun 1969, lokasi awalnya dipilih

Kecamatan Indrapuri yang jaraknya 25

km dari Kota Banda Aceh. Usaha

pemindahan tersebut belum berhasil

dan belum dapat dilaksanakan

sebagaimana diharapkan.

Kemudian pada tahun 1976 usaha

perintisan pemindahan ibu kota untuk

kedua kalinya mulai dilaksanakan lagi

dengan memilih lokasi yang lain yaitu di

Kecamatan Seulimeum tepatnya di

kemukiman Janthoi yang jaraknya

sekitar 52 km dari Kota Banda Aceh.

Akhirnya usaha yang terakhir ini berhasil

dengan ditandai dengan keluarnya

Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 35 Tahun 1976

tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten

Daerah Tingkat II Aceh Besar dari

wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II

Banda Aceh ke kemukiman Janthoi di

Kecamatan Seulimeum, Wilayah

Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh

Besar, berdasarkan hasil penelitian

yang dilakukan oleh tim Departemen

Dalam Negeri Republik Indonesia dan

Pemerintah Daerah yang bekerjasama

dengan Konsultan PT. Markam Jaya

yang ditinjau dari segala aspek dapat

disimpulkan bahwa yang dianggap

memenuhi syarat sebagai ibukota

Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh

Besar adalah Kemukiman Janthoi

dengan nama Kota Jantho .

Setelah ditetapkan Kota Jantho sebagai

ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II

Aceh Besar yang baru, maka secara

bertahap pemindahan ibukota terus

dimulai, dan akhirnya secara serentak

seluruh aktivitas perkantoran resmi

dipindahkan dari Banda Aceh ke Kota

Jantho pada tanggal 29 Agustus 1983,

dan peresmiannya dilakukan oleh Bapak

Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia pada masa itu, yaitu Bapak

Soepardjo Rustam pada tanggal 3 Mei

1984. [4]